Penulis: redaksiseruannews@gmail.com

Seruan.co.id, Barru – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menerima kunjungan audiensi Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Barru di Rumah Jabatan Bupati, Rabu siang (25/2/2026). Pertemuan tersebut selain silaturahmi juga membahas penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Barru dan Rutan Barru, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan serta pengembangan kemandirian warga binaan.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Rutan Barru, Hardiman, S.H., M.Si., menyampaikan sejumlah program yang tengah dijalankan, termasuk rencana pemanfaatan lahan untuk kegiatan ketahanan pangan berupa budidaya sayur, jagung, hingga peternakan ayam. Ia berharap pemerintah daerah dapat mendukung penyediaan lokasi yang memungkinkan untuk dioptimalkan bersama sebagai bagian dari sinergi lintas lembaga.

Selain itu, Hardiman juga melaporkan program kemandirian melalui produksi paving block berbahan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) hasil kerja sama dengan PLTU. Program ini dinilai efisien karena memanfaatkan material yang tersedia tanpa penggunaan pasir, sekaligus menjadi implementasi program kementerian dalam pemberdayaan warga binaan. Saat ini, kegiatan tersebut telah mulai berjalan dan melibatkan warga binaan yang memiliki keterampilan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Andi Ina menyambut baik inisiatif Rutan Barru dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Ia menilai sinergi antar lembaga pemerintah sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga mengungkapkan capaian Kabupaten Barru dalam mendukung swasembada pangan melalui program Luas Tambah Tanam (LTT) yang memungkinkan hingga tiga kali masa tanam dalam setahun.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait arah kebijakan pemerintahan serta dukungan terhadap berbagai program prioritas Presiden Republik Indonesia yang dapat diakselerasi melalui peran aktif pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis di wilayah. Dalam diskusi tersebut, turut dibahas peluang pengembangan keterampilan warga binaan, termasuk wacana produksi genteng sebagai bagian dari dukungan terhadap program peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Bupati Barru menegaskan bahwa seluruh usulan kerja sama, termasuk pemanfaatan lahan dan penguatan program pemberdayaan, akan dikaji sesuai peruntukan dan regulasi yang berlaku. Ia juga menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan langsung ke Rutan Barru setelah Idulfitri guna melihat secara dekat program pembinaan serta potensi dukungan lanjutan dari pemerintah daerah.

Turut hadir mendampingi Bupati Barru, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Rutan Barru,Kasubseksi Pengelolaan, Kasubseksi pelayanan tahanan dan Kasat Pam Rutan. (Humas IKP)

Seruan.co.id, SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggelar kegiatan Silaturahmi Ramadhan & Buka Puasa Bersama Ramadhan 1447 H/2026 M di Masjid Nurul Amin Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Spirit Ramadhan Tanam, Panen, Hilirisasi untuk Optimalisasi Sinergitas dan Kolaborasi” ini dihadiri Bupati Sidenreng Rappang, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., MM, tokoh masyarakat, Camat Watang Sidenreng, unsur Forkopimda, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan bahwa bulan ini genap satu tahun kepemimpinannya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ia menegaskan, dari 14 program unggulan yang dicanangkan, hampir seluruhnya telah terealisasi.

“Bulan ini genap satu tahun saya memimpin Sidrap. Empat belas program unggulan hampir seluruhnya sudah terealisasi,” ujarnya.

Ia memaparkan sejumlah capaian, di antaranya program BPJS gratis, kelancaran distribusi pupuk, stabilitas harga gabah, jagung dan ternak, serta masuknya aliran listrik ke area persawahan. Selain itu, pembayaran insentif aparatur sipil negara, imam masjid, pegawai sara, hingga kepala desa disebut berjalan lancar.

Di sektor infrastruktur, Bupati mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalan telah diperbaiki, termasuk di wilayah Talawe dan Talupae yang kini dalam kondisi baik. Sementara untuk beberapa titik lain di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, perbaikan jalan aspal akan segera dikerjakan.

“Paling lambat bulan Mei ini sudah mulai dikerjakan, dengan total anggaran kurang lebih Rp15 miliar,” jelasnya.

Melalui momentum Safari Ramadan ini, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan keimanan dan kebersamaan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Sidrap yang maju dan sejahtera. (*)

Seruan.co.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). 

Edaran tersebut sebagai bentuk komitmen Pemkot Makassar dalam mendukung agenda nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

SE yang ditetapkan di Makassar pada 24 Februari 2026 itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 

Serta Surat Kepala BPS Kota Makassar Nomor: B-104/7371/HM.310/2026 perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta masyarakat mendukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Menurut Munafri, Sensus Ekonomi 2026 merupakan misi strategis nasional untuk memastikan akurasi dan validitas data ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Pemerintah segera melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sebagai misi strategis nasional untuk menentukan akurasi data ekonomi kita,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

“Saya, mendukung penuh kegiatan ini yang akan berlangsung pada 1 Mei sampai 31 Juli 2026,” tambah Appi.

Pelaksanaan SE2026 sendiri merupakan agenda nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mencatat seluruh aktivitas usaha di berbagai sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian yang telah tercakup dalam Sensus Pertanian 2023.

Munafri menegaskan, data yang dihasilkan dari sensus ini sangat vital dalam proses perumusan kebijakan ekonomi, penguatan investasi, hingga perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan.

“Data ini sangat vital untuk perumusan kebijakan ekonomi, investasi, dan pembangunan kota,” jelasnya.

Diketahui, sensus Ekonomi 2026 mengusung tagline “Mencatat Perekonomian Indonesia”‘ sebagai komitmen menghadirkan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan terpercaya demi mendorong pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam surat edaran dikeluarkan Wali Kota Makassar, tersebut dijelaskan bahwa pada bulan Mei hingga Juli 2026, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional. 

“Kegiatan ini meliputi pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha di semua sektor, kecuali sektor pertanian yang telah dicakup dalam Sensus Pertanian 2023,” demikian bunyi edaran tersebut.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda prioritas pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia, termasuk di Kota Makassar. 

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan aktif, seluruh perangkat daerah, mulai dari Dinas, Badan, hingga Kecamatan diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan SE2026. 

Dukungan tersebut antara lain dengan membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada jajaran, asosiasi pelaku usaha, serta masyarakat di wilayah masing-masing.

Selain itu, seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, diajak untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus.

Pemkot Makassar juga mendorong penyebarluasan informasi terkait SE2026 melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang dimiliki pemerintah daerah. 

Serta memberikan ruang kepada BPS Kota Makassar untuk melakukan sosialisasi dalam berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Tak kalah penting, jajaran pemerintah wilayah diminta untuk menjalin koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan BPS Kota Makassar guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar dan optimal.

Melalui dukungan penuh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung sukses serta menghasilkan data yang akurat demi mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Karena itu, Appi mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang jujur serta benar.

Munafri juga memastikan bahwa kerahasiaan data responden dijamin sepenuhnya oleh undang-undang yang berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam memberikan keterangan.

“Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan berpartisipasi aktif dan menerima petugas sensus. Berikan data yang jujur dan benar, karena kerahasiaan data dijamin sepenuhnya oleh undang-undang,” tutup Munafri. (*)

Seruan.co.id, MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui Komisi B menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (Sidak) pada sejumlah pelaku usaha terkait pajak.

Tindak lanjut tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Bapenda dan DPRD Kota Makassar dengan para pelaku usaha yang digelar di kantor sementara DPRD Kota Makassar, Rabu (25/2/2026).

Dari sejumlah pelaku usaha yang hadir, Bapenda Kota Makassar memberikan peringatan tegas kepada dua pelaku usaha kuliner yakni Warung Kopi (Warkop) Az Zahra dan Warung makan sop saudara Assauna.

Keduanya diketahui tidak patuh pajak. Mereka disebut belum menjalankan kewajiban pembayaran pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.

“Kami dari Bapenda hanya menagih hak daerah sebesar 10 persen sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024. Pajak itu dibayarkan oleh konsumen, sehingga menjadi kewajiban pelaku usaha untuk menyetorkannya,” ujar Plt Sekretaris Bapenda Zamhir Islamie.

Zamhir menekankan, pajak yang dibayarkan oleh konsumen sudah seharusnya disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika tidak disetorkan, itu berpotensi masuk kategori penggelapan pajak,” tegas Zamhir.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar Ismail menegaskan, pemanggilan dilakukan setelah ditemukan adanya pelanggaran di lapangan.

“Rapat hari ini terkait dengan sidak kemarin. Kita panggil semua wajib pajak yang memang menunggak pajak, yang tidak pernah bayar pajak, terutama ada dua pengusaha bandel di Makassar, yaitu Assauna dengan Azzahra,” ujarnya.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa salah satu tempat usaha tersebut selama ini beroperasi aktif namun tidak menyetorkan pajak.

“Kami selama ini ngopi di Az Zahra, ternyata tidak bayar pajak,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Komisi B secara tegas memerintahkan kedua pelaku usaha agar segera menaati ketentuan pajak daerah.

Khususnya kewajiban pembayaran pajak 10 persen bagi usaha dengan omzet di atas Rp5 juta per bulan.

“Jadi hari ini kami panggil semua tadi, dia kooperatif (mau) membayar pajak. Itulah gunanya kami Komisi B, meminta untuk menyatukan solusi-solusi terbaik bagi pengusaha dan juga pemerintah kota,” jelasnya.

Komisi B pun memberikan batas waktu satu pekan kepada kedua pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

jika tidak ada iktikad baik, DPRD bersama Bapenda akan mengambil tindakan tegas berupa penyegelan tempat usaha.

“Kami beri waktu satu minggu. Kalau memang itu tidak ada iktikad baik, kami turun langsung penyegelan. Kami sudah ada surat teguran di situ, sudah ada pemberitahuan dari BPK,” tegasnya.

Seruan.co.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan  menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran daring untuk  jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP selama 4 hari, 25 – 28 Februari 2026.

Surat Edaran bernomor 400.3.5/33/Disdik/II/2026 ditanda tangani Kepala Disdik Makassar,  Achi Soleman yang diterbitkan, Rabu, (25/2/2026).

Surat Edaran tersebut  mengatur pelaksanaan pembelajaran daring sebagai respons atas meningkatnya intensitas curah hujan tinggi di wilayah Kota Makassar. 

Kebijakan ini juga merujuk pada  Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Sulawesi Selatan Nomor e.B/ME.02.04/013/KB84/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Sulawesi Selatan.

Prakiraan itu dijelaskan, bahwa   kondisi cuaca berpotensi menimbulkan genangan air, banjir, serta gangguan keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut serta demi kelancaran proses pembelajaran, kegiatan belajar tatap muka sementara ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran daring/online mulai tanggal 25 Februari hingga 28 Februari 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman,  mengimbau agar para guru tetap melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal dengan memberikan materi dan tugas secara efektif serta proporsional. 

Sementara itu, para murid diharapkan mengikuti pembelajaran daring dengan tertib dari rumah masing-masing.

“Orang tua atau wali murid turut dimohon  ikut mengawasi dan memastikan anak-anaknya mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan baik,” tulis Surat Edaran tersebut, pada Rabu (25/2/2026).

Dinas Pendidikan berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya demi keselamatan dan kelancaran proses pendidikan di Kota Makassar. (*)

Seruan.co.id, Makassar – Hak angket DPRD Sulawesi Selatan yang pernah bergulir pada 2019 terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel saat itu, Nurdin Abdullah (NA) dan Sudirman Sulaiman, menjadi inspirasi penelitian Azhar Arsyad.

Melalui disertasi berjudul “Hakikat Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pengawasan Pemerintahan di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan”, Azhar Arsyad yang juga mantan pimpinan Komisi di DPRD Sulsel dan saat ini Ketua PKB Sulsel resmi meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Promosi doktor tersebut digelar di Aula Lantai 1 Pascasarjana UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (25/2) sore.

Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramli (Amure), Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal MI (Deng Ical), Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, Wakil Bupati Takalar Hengki Yasin, serta anggota DPRD Sulsel dan DPRD Makassar dari Fraksi PKB.

Sidang promosi dipimpin Direktur Pascasarjana UMI, Prof. Dr. Laode Husein. Tim promotor terdiri atas Prof. Dr. Askari Razak, Prof. Dr. Herdianto Canggi, Prof. Dr. Hambali Thalib, Prof. Dr. Hj. Muliati Pawennai, dan Dr. Muhammad Rinaldi. Penguji eksternal hadir Prof. Dr. Pangerang Moenta dari Unhas, serta penguji lintas disiplin Prof. Dr. Syamsuri Rahim.

Dalam pemaparannya, Azhar menjelaskan bahwa pada sembilan bulan awal masa kepemimpinan Nurdin Abdullah–Sudirman Sulaiman, DPRD menemukan berbagai persoalan, baik melalui rapat-rapat komisi maupun aduan masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan. Namun, menurutnya, pelaksanaan hak angket tidak berjalan maksimal karena syarat pengajuan yang sangat berat, yakni harus didukung tiga perempat anggota dalam rapat paripurna dan disetujui dua pertiga anggota.

Azhar menilai terdapat celah hukum dalam pengaturan hak angket di tingkat daerah. Ia menemukan belum adanya pengaturan rinci mengenai mekanisme, kategorisasi persoalan, hingga tata acara pengajuan dan pelaksanaan hak angket.

Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, naskah akademiknya dinilai tidak secara spesifik membahas hak angket.

“Secara normatif kuat, tetapi lemah dalam implementasi dan efektivitas. Pelaksanaannya lebih didominasi pertimbangan politik ketimbang mekanisme hukum,” ujarnya.

Penelitian Azhar memadukan pendekatan hukum normatif yuridis dan hukum empiris sosiologis dengan metode kualitatif. Ia menggunakan sejumlah teori sebagai kerangka konseptual, di antaranya teori trias politica, teori fungsi, teori demokrasi, teori negara hukum, teori pengawasan, serta teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitiannya juga mencatat bahwa hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut rekomendasi hak angket ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga efektivitasnya dipertanyakan.

Dorong Revisi Regulasi dan Penguatan SDM

Sebagai rekomendasi, Azhar mendorong penguatan regulasi dan kepastian hukum hak angket agar memiliki daya ikat yang tegas. Ia juga menyarankan revisi terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memperjelas mekanisme dan kedudukan hak angket DPRD.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD melalui bimbingan teknis, penguatan kemampuan analisis kebijakan, serta verifikasi dokumen investigatif agar hasil hak angket tidak sekadar menjadi alat politik, tetapi kredibel dan akuntabel.

Azhar juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan penegakan kode etik untuk mencegah penggunaan hak angket secara partisan. Ia mendorong dukungan media massa dan kalangan akademisi dalam mengawal proses pengawasan agar berjalan transparan, profesional, dan demokratis.

Dalam sidang tersebut, Azhar meraih IPK 3,99 dengan predikat cumlaude dan tercatat sebagai doktor ilmu hukum ke-441 di UMI.

Ketua tim penguji, Prof. Laode Husein, berpesan bahwa gelar doktor bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung jawab keilmuan.

“Setelah menyandang doktor ilmu hukum ketatanegaraan, ada beban akademik dan moral yang harus dipertanggungjawabkan. Menuntut ilmu adalah proses sepanjang hayat,” ujarnya.

Seruan.co.id, Makassar – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) Cabang Makassar memastikan kesiapan layanan Angkutan Lebaran 2026 dengan mengoperasikan 14 kapal yang singgah dan melayani penumpang di Pelabuhan Makassar.

Kepala Cabang PELNI Makassar Darman, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran arus mudik.

“Dalam menghadapi Angkutan Lebaran 2026, kami telah berkoordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait, khususnya KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai penyedia jasa terminal penumpang, guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung di area pelabuhan,” ujar Darman.

Selain memastikan kesiapan operasional, PELNI Cabang Makassar juga mendukung program stimulus ekonomi diskon transportasi tiket sebesar 30 persen dari tarif dasar untuk seluruh rute kapal penumpang PELNI kelas ekonomi.

“Program diskon transportasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses transportasi laut yang lebih terjangkau selama periode mudik Lebaran,” tambahnya.

PELNI Cabang Makassar juga memastikan kesiapan layanan penjualan tiket baik secara daring melalui platform digital maupun melalui loket resmi di Kantor Cabang PELNI Makassar, guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh tiket perjalanan.

Berdasarkan data penjualan tiket arus mudik periode 6 s.d 20 Maret 2026, tercatat sebanyak 7.393 tiket telah terjual di Makassar, dengan puncak arus mudik pada H-7 Lebaran. Adapun empat tujuan favorit penumpang dari Makassar adalah menuju Surabaya, Bau-Bau, Ambon, dan Bima.

Berdasarkan data proyeksi penumpang PELNI pada periode Angkutan Lebaran 2026, Makassar menjadi salah satu pelabuhan terpadat keberangkatan dengan proyeksi penumpang mencapai 49.232 orang. Selain itu, Makassar juga menjadi pelabuhan kedatangan terpadat kedua dengan jumlah kedatangan penumpang diperkirakan sebanyak 49.490 orang.

Darman menambahkan bahwa kelancaran Angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kesiapan operator, tetapi juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak.

“Kelancaran Angkutan Lebaran membutuhkan sinergi yang baik antara PELNI, stakeholder pelabuhan, dan para penumpang. Kami di Cabang Makassar berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi penumpang, mulai dari proses pembelian tiket hingga keberangkatan kapal,” jelasnya.

PELNI Cabang Makassar juga mengimbau penumpang untuk melakukan pembelian tiket jauh hari sebelum keberangkatan dan selalu memantau pembaruan jadwal kapal melalui platform digital resmi maupun kantor cabang.

“Kami juga mengimbau kepada calon penumpang untuk datang lebih awal ke pelabuhan dengan membawa kelengkapan identitas guna menghindari kendala saat proses penukaran boarding pass dan proses embarkasi,” pungkas Darman.

Tentang PELNI

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, dimana kapal perintis menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute. PELNI juga mengoperasikan sebanyak 18 kapal rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini PELNI mengoperasikan 8 trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

Seruan.co.id, Sidrap — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif melakukan panen raya padi di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sidrap.

Turut hadir Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata, Sekretaris Dinas TPHPKP Suriyanto, Camat Pitu Riase Andi Mukti Ali, Kapolsek Pitu Riase Ipda Sakaria, Babinsa Pitu Riase Rusdi, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Pitu Riase, para kepala sekolah se-Kecamatan Pitu Riase, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, serta puluhan anggota kelompok tani.

Prosesi panen raya ditandai pengoperasian alat mesin pertanian (alsintan) modern jenis combine harvester oleh Bupati Sidrap untuk mempercepat proses panen.

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin meminta para petani terus meningkatkan produksi, memanfaatkan alsintan modern, dan mengubah pola kerja agar pendapatan semakin meningkat.

“Tahun 2024 hasil pertanian Sidrap hanya 440.000 ton gabah senilai Rp2,5 triliun. Tahun 2025 setelah kita bekerja semuanya akhirnya naik menjadi 665.000 ton gabah senilai Rp4,6 triliun,” papar Syaharuddin.

Bupati juga mengungkap program cetak sawah telah direalisasikan seluas 148 hektare di wilayah tersebut. Ia mengimbau masyarakat yang masih memiliki lahan potensial untuk segera melapor karena tersedia tambahan program cetak sawah seluas 5.000 hektare.

Syaharuddin selanjutnya mengajak petani menerapkan pola tanam IP300, yakni intensifikasi penanaman padi tiga kali dalam setahun pada lahan yang sama untuk mendongkrak produksi serta kesejahteraan mereka.

Sementara itu, Kepala Desa Bila Riase, Sirajuddin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Sidrap.

“Kami merasa bangga dan bersyukur atas kesediaan Bapak Bupati Sidrap untuk membersamai kami dalam acara ini. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati beserta rombongan yang telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan di Desa Bila Riase,” tuturnya.

Hasil panen pada kegiatan tersebut langsung ditimbang dengan harga Rp7.300 per kilogram dan dibayar tunai kepada pemilik gabah.

Seruan.co.id, Sidrap — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif melakukan panen raya padi di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Selasa (24/2/2026). Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sidrap.

Turut hadir Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata, Sekretaris Dinas TPHPKP Suriyanto, Camat Pitu Riase Andi Mukti Ali, Kapolsek Pitu Riase Ipda Sakaria, Babinsa Pitu Riase Rusdi, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Pitu Riase, para kepala sekolah se-Kecamatan Pitu Riase, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, serta puluhan anggota kelompok tani.

Prosesi panen raya ditandai pengoperasian alat mesin pertanian (alsintan) modern jenis combine harvester oleh Bupati Sidrap untuk mempercepat proses panen.

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin meminta para petani terus meningkatkan produksi, memanfaatkan alsintan modern, dan mengubah pola kerja agar pendapatan semakin meningkat.

“Tahun 2024 hasil pertanian Sidrap hanya 440.000 ton gabah senilai Rp2,5 triliun. Tahun 2025 setelah kita bekerja semuanya akhirnya naik menjadi 665.000 ton gabah senilai Rp4,6 triliun,” papar Syaharuddin.

Bupati juga mengungkap program cetak sawah telah direalisasikan seluas 148 hektare di wilayah tersebut. Ia mengimbau masyarakat yang masih memiliki lahan potensial untuk segera melapor karena tersedia tambahan program cetak sawah seluas 5.000 hektare.

Syaharuddin selanjutnya mengajak petani menerapkan pola tanam IP300, yakni intensifikasi penanaman padi tiga kali dalam setahun pada lahan yang sama untuk mendongkrak produksi serta kesejahteraan mereka.

Sementara itu, Kepala Desa Bila Riase, Sirajuddin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Sidrap.

“Kami merasa bangga dan bersyukur atas kesediaan Bapak Bupati Sidrap untuk membersamai kami dalam acara ini. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati beserta rombongan yang telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan di Desa Bila Riase,” tuturnya.

Hasil panen pada kegiatan tersebut langsung ditimbang dengan harga Rp7.300 per kilogram dan dibayar tunai kepada pemilik gabah.

Seruan.co.id, MAKASSAR – Hujan deras yang mengguyur Makassar, Sabtu (21/2/2026), menyebabkan genangan di sejumlah titik, termasuk di ruas Jalan A.P. Pettarani.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar bergerak cepat menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Drainase untuk melakukan penanganan langsung di lapangan.

Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa sebanyak 40 personel Satgas diturunkan dalam penanganan genangan di Jalan A.P. Pettarani.

Puluhan personel tersebut dibagi menjadi dua kelompok kerja agar proses pembersihan dan penguraian genangan dapat dilakukan secara maksimal dan terfokus di beberapa titik strategis.

“Total ada 40 personel yang kami turunkan, terbagi dalam dua kelompok. Masing-masing kelompok bergerak menyisir saluran drainase dan titik genangan,” ujarnya.

Diketahui, hujan deras yang mengguyur Makassar sejak siang hingga malam hari kembali menguji ketahanan sejumlah titik rawan genangan.

Di beberapa ruas jalan utama, air sempat meluap dan mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas warga.

Salah satu lokasi terdampak berada di kawasan Jalan AP Pettarani, tepatnya di belokan menuju Jalan Yusuf Daeng Ngawing, dekat kampus Universitas Negeri Makassar.

Menindaklanjuti arahan cepat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, langsung bergerak.

Tanpa menunggu air semakin tinggi, Tim Satuan Tugas (Satgas) Drainase diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat.

Di tengah guyuran hujan dan genangan yang masih mengalir, petugas Satgas bekerja membersihkan saluran drainase dari tumpukan sampah dan sedimen yang menyumbat aliran air.

Dengan peralatan seadanya, mereka satgas membuka penutup selokan, mengangkat endapan lumpur, serta memastikan tidak ada lagi hambatan di dalam saluran.

Langkah cepat ini menjadi solusi efektif agar air dapat kembali mengalir lancar menuju saluran pembuangan utama.

Lebih lanjut Kadis PU menjelaskan, tim yang diterjunkan dibagi dua kelompok. Dimana, kelompok I, melakukan pembersihan mulai dari Jalan Yusuf Daeng Ngawing hingga depan kampus Universitas Negeri Makassar di ruas Jalan A.P. Pettarani.

Sementara itu, Kelompok II menyisir dari perempatan Pettarani dan Jalan Andi Djemma hingga ke pintu air Landak Baru.

Di lapangan, tim Satgas tidak hanya membersihkan bagian permukaan saluran, tetapi juga turun langsung ke dalam got untuk memastikan tidak ada sumbatan di dalam drainase.

“Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tumpukan sampah serta sedimentasi yang menghambat aliran air. Pembersihan dilakukan dengan mengangkat sampah, mengurai lumpur, serta membuka tali-tali air yang tersumbat agar aliran kembali lancar,” tuturnya.

Respons sigap ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan warga, terutama saat cuaca ekstrem melanda.

“Upaya tersebut membuahkan hasil. Setelah dilakukan pembersihan intensif, genangan di Jalan A.P. Pettarani dilaporkan mulai berangsur surut karena aliran air kembali normal,” jelasnya.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Perlahan namun pasti, genangan mulai surut dan kondisi jalan kembali bisa dilalui kendaraan.

Bagi pemerintah kota, penanganan genangan bukan sekadar rutinitas teknis, melainkan bentuk kehadiran nyata di tengah masyarakat.

Zuhaelsi juga menjelaskan bahwa secara kewenangan, Jalan A.P. Pettarani merupakan ruas jalan nasional yang berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional.

Namun demikian, demi kepentingan masyarakat dan kelancaran aktivitas warga Kota Makassar, Dinas PU Kota Makassar melalui Satgas Drainase tetap mengambil langkah cepat melakukan pembersihan dan penanganan genangan.

Langkah responsif tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan penanganan genangan dilakukan secara cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama saat intensitas hujan tinggi melanda kota.

“Kami memahami bahwa ini jalan nasional, tetapi karena dampaknya langsung dirasakan warga Kota Makassar, maka kami tetap turun melakukan pembersihan sampah dan mengurai genangan agar kondisi cepat tertangani,” terangnya. (*)