Seruan.co.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Edaran tersebut menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah kota hingga elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan gerakan kebersihan secara rutin dan berkelanjutan.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar pada 2 Februari lalu.
“Surat edaran ini untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). Merupakan tindak lanjut dari arahan pak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 pada tanggal 2 Februari lalu,” jelas Munafri, Minggu (22//2/2026).
“Gerakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional mendukung pengelolaan sampah menuju Indonesia Bersih 2029,” sambungnya.
Dalam surat edaran yang ditetapkan di Makassar pada 20 Februari 2026 tersebut, Munafri menginstruksikan kepada seluruh SKPD, kepala dinas, camat, lurah, hingga direksi BUMD untuk berperan aktif menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI.
Gerakan kebersihan dijadwalkan berlangsung setiap hari Selasa dan Jumat, mulai pukul 06.30 hingga 08.30 WITA, di lingkungan kerja masing-masing maupun area sekitar. Kegiatan ini diharapkan menjadi budaya kolektif yang dilakukan secara konsisten.
Surat edaran tersebut juga ditujukan kepada Forkopimda, kepala sekolah, pimpinan media, RT/RW, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli lingkungan, pelaku usaha, hingga seluruh masyarakat Kota Makassar.
Dalam poin instruksi ditegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, sekolah, rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha diharapkan aktif berpartisipasi.
“Kampanye dan penyebarluasan informasi kepada publik juga diminta untuk terus digencarkan guna membangun kesadaran pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” demikian bunyi instruksi dalam SE tersebut.
Adapun fokus Gerakan Nasional Indonesia ASRI meliputi pelaksanaan rutin dan berkelanjutan, peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, komunitas, dan masyarakat.
Setiap pimpinan instansi atau organisasi bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya masing-masing.
Peserta kegiatan diminta membawa peralatan kebersihan sendiri dan tetap memperhatikan aspek keselamatan selama kegiatan berlangsung.
Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi, dokumentasi kegiatan wajib dilaporkan melalui tautan yang telah disediakan serta dipublikasikan di media sosial dengan menandai akun resmi Pemerintah Kota Makassar.
Dengan diterbitkannya SE tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat terwujudnya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Makassar.
Oleh sebab itu, sebagai Wali Kota Munafri menegaskan, instruksi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Makassar sebagai kota yang aman, sehat, bersih, dan indah.
“Gerakan ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi kebiasaan bersama dalam menjaga lingkungan agar bersih,” tegasnya. (*)
Seruan.co.id, Makassar — Satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M dan Nur Kanaah, menunjukkan tren positif. Hasil survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 87,7 persen terhadap kinerja pasangan SAR–Kanaah sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Riset tersebut dirilis oleh JNK Research and Consalting dalam forum pemaparan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar di Hotel The Sultan Jakarta, Kamis (19/2/2026). Paparan ini turut menghadirkan capaian kinerja sejumlah pemerintah daerah lainnya di Indonesia sebagai bahan perbandingan.
Direktur JNK Research and Consulting, Dr. Ananda Purba, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan SAR–Kanaah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
“Satu tahun kepemimpinan Bapak H. Syaharuddin Alrif dan Ibu Nur Kanaah, hasilnya 87,7 persen warga puas atas kinerja pasangan SAR–Kanaah,” ujar Ananda dalam forum tersebut.
Capaian Kinerja Pemda Sidrap
Tingginya tingkat kepuasan publik tersebut dinilai sejalan dengan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam berbagai sektor strategis selama satu tahun terakhir, antara lain:
1. Sektor Infrastruktur dan Layanan Dasar
Pemkab Sidrap merealisasikan peningkatan dan rehabilitasi sejumlah ruas jalan kabupaten serta perbaikan infrastruktur irigasi pertanian. Program penataan kawasan permukiman dan peningkatan akses air bersih juga menjadi prioritas dalam APBD 2025.
2. Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap mencatat peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi. Dukungan terhadap petani dilakukan melalui optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan penyuluhan pertanian.
3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pemerintah daerah melakukan percepatan digitalisasi layanan administrasi serta penataan sistem pelayanan terpadu untuk memangkas waktu dan prosedur pengurusan dokumen masyarakat. Upaya ini dinilai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
4. Pendidikan dan Kesehatan
Pemkab Sidrap mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta memperluas akses layanan kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit daerah. Program penguatan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu turut menjadi perhatian dalam satu tahun terakhir.
5. Stabilitas Ekonomi dan Sosial
Melalui pengendalian inflasi daerah dan pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa turut menopang daya beli warga.
Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan
Tingkat kepuasan sebesar 87,7 persen menempatkan kepemimpinan SAR–Kanaah dalam kategori sangat baik menurut standar survei opini publik. Meski demikian, sejumlah catatan perbaikan tetap menjadi perhatian, terutama dalam pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan lapangan kerja.
Bupati Syaharuddin Alrif sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menjadikan tahun kedua kepemimpinannya sebagai fase percepatan program prioritas dan konsolidasi pembangunan berkelanjutan.
Dengan hasil survei ini, pasangan SAR–Kanaah dinilai berhasil membangun kepercayaan publik pada tahun pertama pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kinerja serta memastikan seluruh program strategis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidrap secara merata.
JNK Research and Consulting diketahui merupakan bagian dari Charta Politika Indonesia lembaga konsultan politik dan riset yang telah berpengalaman melakukan survei opini publik di berbagai daerah di Indonesia.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah.
Seruan.co.id, Makassar — Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan tren positif.
Hasil survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 81,1 persen terhadap kinerja pasangan MULIA sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Lembaga survei Parameter Publik Indonesia (PPI) menyampaikan hasil riset tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Munafri Arifuddin. Paparan hasil survei tersebut digelar di Hotel Mercure Makassar, Kamis (19/2/2026).
Direktur Eksekutif PPI, Ras MD, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan MULIA.
“Satu tahun kepemimpinan Bapak Munafri dan Ibu Aliyah, hasilnya 80,1 persen warga puas atas kinerja pasangan MULIA,” ujarnya dalam forum Survei Kepuasan Masyarakat tersebut.
Menurut Ras, tingginya tingkat kepuasan publik ini menunjukkan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar sepanjang tahun pertama masa jabatan.
Dalam paparannya, PPI menjelaskan bahwa survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 600 orang yang tersebar di berbagai wilayah Kota Makassar.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sebesar 4,08 persen. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung secara tatap muka dengan panduan kuesioner terstruktur.
Metodologi tersebut, menurut PPI, dirancang untuk memastikan hasil survei merepresentasikan pandangan masyarakat Kota Makassar secara proporsional dan objektif.
Indikator Kinerja dan Persepsi Publik Tingginya angka kepuasan publik ini menjadi gambaran bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah kota berjalan sesuai harapan.
Berbagai aspek yang umumnya menjadi perhatian dalam survei kepuasan publik meliputi pelayanan publik, penataan kota, stabilitas sosial, hingga respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Capaian ini juga memperkuat legitimasi kepemimpinan pasangan MULIA dalam melanjutkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan,” tuturnya.
“Dengan tingkat kepuasan di atas 80 persen lebih, pemerintah kota dinilai berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan visi pembangunan,” sambung Pilkada ngamat kebijakan publik tersebut.
Hasil survei ini sekaligus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat program-program prioritas pada tahun kedua masa jabatan.
Pemerintah Kota Makassar, diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan yang telah berjalan.
Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham memiliki ruang yang cukup kuat untuk melakukan akselerasi pembangunan demi mewujudkan Makassar yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.
Lembaga PPI juga merilis hasil riset terbaru terkait tingkat pengetahuan (awareness) dan kepuasan publik terhadap sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Hasilnya menunjukkan mayoritas program mendapat respons positif, meski beberapa di antaranya masih menghadapi tantangan dari sisi sosialisasi.
Misalnya, program seragam sekolah gratis, berdasarkan hasil survei, tingkat awareness masyarakat terhadap program ini berada di angka sekitar 60 persen. Artinya, dari setiap 10 warga Makassar, baru enam orang yang mengetahui adanya program tersebut.
Meski tingkat pengetahuan publik belum merata, respons masyarakat yang mengetahui program ini tergolong sangat positif.
Sebanyak 89,5 persen responden menyatakan puas terhadap program seragam sekolah gratis. Angka ini diperoleh dari kategori penilaian sangat puas dan cukup puas.
“Dengan kata lain, hampir 90 persen warga yang mengetahui program ini memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaannya di lapangan,” terangnya.
Program berikutnya yang menjadi perhatian adalah iuran sampah gratis. Hasil survei menyebutkan, program ini memiliki tingkat awareness yang jauh lebih tinggi dibanding program lainnya.
Lebih dari 80 persen masyarakat Makassar mengetahui keberadaan program tersebut, bahkan hampir mendekati 100 persen.
Namun, dari sisi kepuasan, angkanya berada di level 62,2 persen. Meski masih tergolong mayoritas dan menunjukkan respons positif, angka ini dinilai belum ideal.
“Hasil survei ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar program iuran sampah gratis dapat memberikan dampak yang lebih maksimal serta meningkatkan kepuasan publik di masa mendatang,” sebutnya.
Selanjutnya, program sambungan PDM gratis menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam hal sosialisasi.
Tingkat awareness publik terhadap program ini tidak mencapai 40 persen, tepatnya hanya 34,8 persen masyarakat yang mengetahui keberadaannya.
Kendati demikian, di antara mereka yang mengetahui program tersebut, sebanyak 57,9 persen menyatakan puas.
“Mayoritas publik tetap memberikan apresiasi, meski ada sejumlah aspek teknis yang dinilai perlu dibenahi oleh pelaksana program,” ungkap Ras MD.
Sementara itu, rencana pembangunan stadion baru juga menjadi bagian dari survei. Karena proyek ini belum terlaksana, pendekatan pertanyaan lebih difokuskan pada tingkat pengetahuan dan keyakinan publik terhadap realisasinya.
Sebanyak lebih dari 54 persen responden mengetahui adanya rencana pembangunan stadion baru oleh Pemerintah Kota Makassar.
Terkait lokasi, 73,1 persen masyarakat mengetahui bahwa stadion tersebut direncanakan dibangun di kawasan Untia, sedangkan 25,1 persen mengaku tidak mengetahui lokasinya.
Yang menarik, sebanyak 59,3 persen publik menyatakan yakin pembangunan stadion baru, program unggulan MULIA tersebut akan terlaksana.
“Tingkat keyakinan ini dinilai menjadi indikator penting yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan proyek tersebut,” katanya, menjelaskan.
Sesnagkan, program Makassar Mulia Berjasa mencatat tingkat awareness paling rendah di antara program yang disurvei. Hanya 12,1 persen responden yang mengetahui keberadaan program ini.
Angka tersebut menjadi catatan serius dalam hal sosialisasi. Namun demikian, terdapat hal menarik.
Dari responden yang mengetahui program tersebut, tingkat kepuasan mencapai 100 persen. Artinya seluruh responden yang mengenal program Makassar Mulia Berjasa memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaannya.
Adapun aplikasi Lontara Plus juga menjadi bagian penting dalam survei. Tingkat awareness terhadap aplikasi ini masih berada di angka 22 persen.
Sebanyak 30 persen responden mengaku kurang tahu, dan 47 persen tidak mengetahui sama sekali. Dari mereka yang mengetahui keberadaan Lontara Plus, sebanyak 30,1 persen mengaku telah mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut.
“Fitur yang paling sering diakses adalah layanan aduan masyarakat, dengan persentase mencapai 77,5 persen,” tuturnya.
Terkait kecepatan respons terhadap aduan, lebih dari 70 persen responden menilai respons yang diberikan tergolong cepat.
Angka ini dinilai cukup baik, mengingat aplikasi tersebut masih relatif baru namun sudah dinilai efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 90 persen responden juga menyatakan aplikasi Lontara Plus mudah digunakan. Bahkan 92,5 persen menilai aplikasi ini mempermudah akses terhadap layanan pemerintahan.
Dibandingkan sebelumnya, ketika aduan harus melalui jalur birokrasi yang terbatas, kini masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui aplikasi dengan akses yang lebih terbuka.
Selain itu, 87,5 persen responden menilai kehadiran Lontara Plus membuat pemerintah lebih transparan. Di angka yang sama, 87,5 persen publik menyatakan puas terhadap program tersebut.
Secara keseluruhan, hasil survei Parameter Publik Indonesia menunjukkan tren positif terhadap program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
“Namun, tingkat Awareness (kesadaran) yang belum merata pada sejumlah program menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tutup Ras MD. (*)
Lembaga survei Parameter Publik Indonesia (PPI) menyampaikan hasil riset tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Munafri Arifuddin. Paparan hasil survei tersebut digelar di Hotel Mercure Makassar, Kamis (19/2/2026).
Makassar, Seruan.co.id — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Selatan telah membentuk tim lima penjaring bakal calon ketua DPC di seluruh daerah. Tim lima ini akan bekerja dari 20 Maret hingga 28 April 2026.
Struktur tim lima yakni Syamsu Rizal selaku koordinator kemudian anggota Zulfikar Limolang, Nasra Hasse, Rusdi Idrus dan Wawan Mattaliu.
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad mengatakan PKB mulai melakukan penataan struktur di tahun 2026. Salah satunya membentuk tim lima.
Tim lima ini, kata dia sama dengan koordinator wilayah (Korwil), tugasnya melakukan konsolidasi tingkat DPC. Kemudian memberi teraping dan memetahkan siapa kandidat yang layak maju sebagai calon ketua DPC di kabupaten/kota.
“Siapa saja yang berminat silahkan mendaftar. Kita akan tes psikotes dari 5 atau 7 orang kita plenokan di DPW dan akan dibawa ke Jakarta. DPW juga berhak menambah atau mencoret nama yang dianggap tidak sesuai, sesuai kewenangan DPW,” kata Azhar saat konfrensi pers di kantor DPW PKB Sulsel, Selasa 17 Februari 2026.
Ia menambahkan proses pilihan ketya DPC sama dengan proses pemilihan Ketua DPW PKB, nama yang masuk akan mengikuti UKK tahap 1 dan UKK tahap 2.
“Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK) 1 ini dilakukan pihak eksternal seperti tes psikologi dan lainnya. UKK 2 oleh DPP. Sepenuhnya penentuan ketua ditetapkan DPP,” ujar Azhar.
Koordinator Tim Lima, Syamru Rizal (Deng Ical) menyampaikan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Muswil untuk membentuk tim lima.
Tim yang dipimpin ini, akan melakukan inventarisasi semua kader yang memiliki potensi untuk menjadi ketua, sekretaris dan bendahara di kabupaten/kota.
“Ada hal menarik, kami akan membagi 6 zona ada penanunggungjawab menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Untuk memastikan semua orang ikut konsolidasi,” ujar Deng Ical.
Anggota tim lima Wawan Mattaliu juga menambahkan ini bersifat independen dan tidak diintervensi oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Makassar, Seruan.co.id, — Ahli waris Sobrin Bustam melakukan aksi demonstrasi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan dan lokasi pembangunan Stadion GOR Sudiang. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi (Pemrov) menuntaskan sisa pembayaran ganti rugi lahan seluas 2 hektar atas tanah tersebut.
Para pekerja diminta untuk setop melakukan aktifitas diatas tanah itu, sebelum Pemprov menyelesaikan kewajiban pelunasan pembayaran ganti rugi lahan milik ahli waris Sobrin Bustam.
Sisa pembayaran ganti rugi sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun pembayaran 2023 sebesar Rp 28 Miliar. Namun baru terbayar Rp 10 Miliar pada tahun 2024. Sementara sisa pembayaran yang hingga kini belum dilunasi oleh Pemprov sebesar Rp 18 Miliar.
Asher Tumbo, SH, MH salah satu tim kuasa hukum Ahli Waris Sabrin Bustam mengatakan ini merupakan aksi demostrasi pertama setelah melakukan berbagai upaya dialog dengan Pemprov dan DPRD Sulsel. Namun tidak ada upaya untuk menindaklanjuti pembayaran lahan milik ahli waris. Padahal sudah ada keputusan Pengadilan untuk perintah bayar ganti rugi lahan milik ahli Waris.
“Sampai saat ini, tidak ada tanda-tanda niat baik dari Pemprov untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ini sudah lebih dari 1 tahun pembayaran pertama pada Desember 2024,” kata Asher saat ditemui di lokasi pembangunan Stadion GOR Sudiang, Rabu 18 Februari 2026.
Padahal, saat melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 10 Miliar di Pengadilan Negeri Makassar, pihak Pemprov berjanji akan menyelesaikan sisa pembayaran di tahun berikutnya. Namun hingga kini belum ada penyelesaian sisa pembayaran tersebut.
Ahli waris Sobrin Bustam, Agus Bustam mendesak Pemprov segera melakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp 18 Miliar.” Kami cuma minta dilunasi. Sudah ada pembayaran tahap pertama, kemudian dilunasi (sisanya),” tegas Agus.
Tim kuasa hukum lainnya, Elfran Bima Mutaqqin, SH, MH mengatakan tujuan aksi demonstrasi ini sekaligus membantah pernyataan Pemprov bahwa lahan GOR Sudiang sudah clear dan tidak ada masalah. Namun pernyataan itu bertolak belakang dengan hak-hak ahli waris yang belum dipenuhi.
“Oleh sebab itu, untuk memperjuangkan hak kami, apabila Pemprov tidak taat pada putusan Pengadilan untuk membayar sisa pembayarannya, maka kami juga menggunakan hak konstitusional kami untuk tetap melakukan aksi mempertahankan hak-hak kami sebagai ahli waris,” tegas Elfran.
Perwakilan pemilik lahan melakukan aksi demonstrasi di lokasi proyek stadion GOR Sudiang
